Friday, 22 Aug 2014
 
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang - RPJP
Written by administrator   

Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJP - Kabupaten Tegal


Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJPD tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut di atas, proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Undang–undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)  yang berisi kebijakan dengan kurun waktu 20 tahun; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah  Daerah. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka proses penyusunan RPJPD mengacu pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Berikut detail tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPD Kabupaten Tegal :

BAB I Pendahuluan
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III Analisis Isu-Isu Strategi
BAB IV Visi dan Misi
BAB V Arah Kebijakan
BAB VI Pentahapan
BAB VII Kaidah Pelaksanaan
BAB VIII Penutup